LABUAN BAJO – Kebijakan pembatasan kuota kunjungan di Taman Nasional Komodo (TNK) kini tengah menjadi sorotan tajam dari kalangan legislatif. Anselmus Jebarus, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, melontarkan kritik mendalam terkait implementasi sistem digital Siora dan narasi pemerintah yang dinilai masih kontradiktif antara perlindungan lingkungan dan kepentingan bisnis.
Anselmus mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengusung isu konservasi. Di satu sisi, publik disuguhi narasi indah tentang penyelamatan lingkungan melalui pembatasan kuota, namun di sisi lain, pembangunan sarana bisnis permanen di dalam kawasan terus berjalan. Ia mendesak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) untuk memberikan penjelasan transparan agar publik tidak merasa dibohongi oleh retorika yang ada.
Ancaman “High Season” dan Efek Berantai
Masalah teknis pada aplikasi Siora juga menjadi kegelisahan utama. Anselmus meragukan ketangguhan sistem digital tersebut dalam menangani lonjakan permintaan pada musim ramai (high season).
- Risiko Sistem: Kegagalan sistem dalam mengelola pembatasan kuota 1.000 orang per hari dikhawatirkan akan memicu kekacauan layanan.
- Multiplier Effect: Gangguan pada akses ke Komodo akan berdampak berantai pada sektor wisata lain di Flores, mulai dari Labuan Bajo hingga Ende, karena wisatawan biasanya memesan paket perjalanan yang terintegrasi.
- Dampak Ekonomi: Kebijakan kuota ini dikhawatirkan dapat berkontribusi pada penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Manggarai Barat.
Salah satu poin paling krusial yang ditekankan adalah isu diskriminasi akses. Anselmus menyoroti rumor mengenai prioritas kuota yang diberikan kepada kapal-kapal pesiar (cruise) besar.
- ”Jangan sampai ada yang diprioritaskan, maka lahirlah diskriminasi,” tegasnya, menuntut jaminan bahwa sistem Siora mendistribusikan kuota secara adil antara operator besar (liveaboard) dengan wisatawan mandiri.
DPRD mendorong BTNK untuk tidak hanya menjadi pelaksana regulasi pusat, tetapi juga menunjukkan keberpihakan nyata pada kepentingan daerah. Anselmus mengusulkan agar aplikasi Siora dimodifikasi untuk memberikan prioritas akses bagi travel agent lokal.
Langkah ini dinilai penting karena beberapa alasan strategis:
- Visi Daerah: Sejalan dengan visi Bupati agar seluruh agen wisata berkantor di Labuan Bajo untuk meningkatkan dampak ekonomi lokal.
- Mitigasi Risiko: Jika akses wisata didominasi oleh agen luar melalui Siora, daerah akan kesulitan saat terjadi kecelakaan. Agen luar cenderung “lepas tangan”, sementara nama baik Labuan Bajo yang menjadi taruhannya di mata media.
Anselmus Jebarus menegaskan bahwa meski secara legal-formal BTNK berada di bawah otoritas pusat, namun secara teritorial berada di Manggarai Barat. Oleh karena itu, konsolidasi dan komunikasi intensif harus terus dibangun agar kebijakan pusat tidak justru merugikan masyarakat dan pengusaha lokal di jantung pariwisata super prioritas ini.
