LABUAN BAJO – Semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah kelahiran terpancar kuat di gedung DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pariwisata Mabar Bersatu (APMB) hadir untuk menyuarakan harapan mereka terkait kebijakan pembatasan kuota 1.000 pengunjung per hari di Taman Nasional Komodo.
Aspirasi Demi Keberlangsungan Hidup
Dalam pernyataan sikapnya, para pelaku pariwisata menekankan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mematikan ekonomi lokal dan mengancam mata pencaharian masyarakat pesisir, pemandu wisata, pelaku UMKM, hingga nelayan. Mereka menuntut adanya:
- Transparansi data dan kajian ilmiah yang menjadi dasar penetapan kuota.
- Keadilan akses bagi wisatawan nusantara dan internasional tanpa diskriminasi ekonomi.
- Pelibatan masyarakat lokal secara aktif dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan.
- Evaluasi berkala yang terbuka untuk publik guna memastikan kebijakan tidak menguntungkan pihak tertentu semata.
Komitmen Lembaga Dewan
Menanggapi kedatangan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Rikardus Jani, menyambut hangat sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dewan. Beliau menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan wujud kepedulian bersama terhadap masa depan pariwisata daerah.
”Kehadiran bapak dan ibu adalah bentuk cinta dan kepercayaan kepada lembaga ini. Kami telah menyatakan dukungan sikap dengan menandatangani petisi sebagai bukti bahwa setiap fraksi di DPRD berdiri bersama kepentingan rakyat,” ujar Rikardus Jani di hadapan para peserta aksi.
DPRD Manggarai Barat berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan ini, baik yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Semangat yang diusung adalah bagaimana konservasi berbasis masyarakat dapat berjalan beriringan dengan kesejahteraan rakyat kecil, tanpa harus mengorbankan penghidupan warga lokal.
Pariwisata yang berkelanjutan hanya bisa dicapai melalui dialog terbuka dan sinergi antara pemerintah dan masyarakatnya. Perjuangan APMB adalah bukti bahwa suara rakyat adalah ruh dari pembangunan Manggarai Barat yang lebih inklusif dan berkeadilan.
