LABUAN BAJO – Di bawah langit Manggarai Barat yang megah, sebuah gelombang aspirasi membuncah. Bukan sekadar tentang angka, namun tentang keberlangsungan hidup ribuan jiwa yang menggantungkan harap pada pasir dan ombak di Taman Nasional Komodo.
Aliansi Pariwisata Mabar Bersatu (APMB) berdiri tegap menyuarakan keresahan mereka terhadap kebijakan pembatasan kuota 1.000 pengunjung per hari. Bagi mereka, kebijakan ini bukan sekadar regulasi di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi kepulan asap dapur masyarakat pesisir, pemandu wisata, pelaku UMKM, hingga para nelayan.
Keberpihakan yang Nyata
Merespons jeritan hati tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Sewargading S.J Putera, hadir di tengah massa dengan pesan yang menyejukkan sekaligus membakar semangat. Dalam orasinya yang penuh ketegasan, ia menyatakan bahwa setiap butir poin yang disampaikan masyarakat adalah bagian dari upayanya untuk meningkatkan kemaslahatan warga Manggarai Barat.
”Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang mengarah untuk perbaikan tatanan kehidupan masyarakat di Manggarai Barat ini… maka idealnya tidak boleh ada jarak di antara kita,” ujar Sewargading dengan nada penuh haru dan dukungan.
Tiga Kata Perlawanan – Menolak, Revolusi, Lawan!
DPRD Manggarai Barat secara eksplisit menyatakan diri sebagai bagian dari perjuangan masyarakat. Menanggapi isu pembatasan kuota, Sewargading menegaskan bahwa lembaga legislatif berdiri bersama rakyat dalam tiga kata kunci: Menolak, Revolusi, dan Lawan.
Pernyataan ini merupakan dukungan moral yang besar terhadap poin-poin tuntutan APMB, yang antara lain meliputi:
- Menolak kebijakan yang berpotensi mematikan ekonomi lokal dan memonopoli akses wisata.
- Menuntut transparansi data serta keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap penyusunan kebijakan pengelolaan kawasan.
- Mendesak pemerintah untuk membuka ruang dialog terbuka demi keadilan akses bagi wisatawan nusantara maupun internasional tanpa diskriminasi ekonomi.
Harapan untuk Masa Depan
Perjuangan ini bukan tentang menentang konservasi, melainkan menuntut konservasi berbasis masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil. Rakyat Manggarai Barat tidak meminta kemewahan; mereka hanya meminta hak untuk bekerja, melayani tamu dengan keramahan khas lokal, dan memastikan anak cucu mereka tetap bisa menjadi tuan rumah di tanah kelahiran sendiri.
Langkah Sewargading S.J Putera dan jajaran DPRD hari ini adalah sebuah pengingat bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan pemimpin yang sejati adalah mereka yang berani meluluhkan jarak demi membela martabat warganya.
