CENTERASPIRASIMABAR.COM, LABUAN BAJO – Suasana ruang rapat internal DPRD Kabupaten Manggarai Barat memanas. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh berbagai asosiasi pariwisata, Dinas Pariwisata, dan Dinas Perhubungan, para wakil rakyat meluapkan amarahnya terhadap kebijakan penutupan clearance kapal oleh KSOP yang dinilai mencekik ekonomi daerah.
“Jangan Jadikan Rakyat Tumbal!”
Anggota DPRD, Martinus Mitar, dengan nada tinggi mengecam keras ketidakpastian yang terjadi. Ia menegaskan bahwa aspirasi dari asosiasi pariwisata bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan terakhir masyarakat yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
”Mereka membutuhkan satu kepastian! Ini ikhtiar terakhir mereka meminta pertolongan. Dampak dari kebijakan KSOP ini sudah sangat luar biasa menghancurkan!” tegas Martinus di hadapan pimpinan DPRD.
Ancaman PHK Massal di Depan Mata
Kemarahan dewan dipicu oleh laporan asosiasi yang menyatakan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, pengusaha kapal terpaksa melakukan PHK terhadap anak-anak daerah yang bekerja di kapal wisata.
”Apakah lembaga ini mau menerima PHK anak-anak kita di kapal-kapal itu? Tentu tidak! Kita harus punya sikap politik yang tegas,” lanjut Martinus dengan geram.
DPRD Tantang KSOP: “Kita Hajar ke Kantornya!”
DPRD Manggarai Barat menilai KSOP telah mengabaikan denyut nadi ekonomi pariwisata yang merupakan jantung hidup masyarakat Labuan Bajo. Martinus Mitar bahkan menantang pimpinan DPRD untuk langsung mendatangi kantor KSOP guna melakukan tekanan politik yang nyata.
”Apa artinya kita rapat kalau tidak ada kepastian bagi harapan teman-teman asosiasi? Soal regulasi bisa kita bahas, tapi pendekatan politik harus dilakukan sekarang. Kalau perlu, besok jam berapa pimpinan agendakan, kita ‘hajar’ (datangi) KSOP ke kantornya!” seru Martinus yang disambut tepuk tangan riuh peserta rapat.
Tuntutan Tegas: Buka Spot Wisata Pemda!
Selain menyasar KSOP, dewan juga mendesak agar pemerintah tidak kaku. Jika memang wilayah Taman Nasional Komodo ditutup, maka spot-spot wisata milik Pemerintah Daerah harus segera dibuka lebar sebagai solusi alternatif agar wisatawan tidak lari dan ekonomi tetap berputar.
”Dunia pariwisata ini bicara soal detik. Setiap detik berharga. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat terus terpuruk tanpa solusi konkret!” tutupnya.
