LABUAN BAJO – Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Manggarai Barat. Dalam forum strategis ini, DPRD menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ketua Komisi III DPRD Manggarai Barat, Marten Warus, dalam penyampaiannya memberikan catatan kritis sekaligus konstruktif bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beliau menegaskan bahwa efektivitas pembangunan sangat bergantung pada ketepatan identifikasi masalah di lapangan.
Bukan Keinginan, Tapi Kebutuhan
Marten Warus menggarisbawahi perubahan paradigma yang harus diambil oleh pemerintah daerah dalam menyusun program kerja.
”Penyusunan rencana kerja tidak boleh lagi hanya berdasarkan ‘keinginan’ atau selera sesaat, melainkan harus berpijak pada ‘kebutuhan’ riil masyarakat. Fokus kita adalah skala prioritas yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan,” ujar Marten.
Selain itu, ia menyatakan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap kolaborasi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat sektor pariwisata yang menjadi lokomotif ekonomi di Manggarai Barat.
Penyerapan Aspirasi Berbasis Data dan Lapangan
Sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, DPRD Manggarai Barat telah menyerahkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kepada pemerintah daerah. Aspirasi ini merupakan hasil dari proses penjaringan yang komprehensif melalui:
- Kunjungan Kerja (Kunker)
- Masa Reses
- Rapat Dengar Pendapat (RDP)
- Pemantauan aspirasi publik di media sosial
”Ini adalah bukti nyata bahwa DPRD bekerja dan turun langsung ke tengah masyarakat. Kami tidak hanya duduk di belakang meja, tetapi menjemput bola, bahkan memantau apa yang berkembang di media sosial sebagai representasi suara kaum milenial dan masyarakat luas,” tambah Marten.
Klasifikasi Prioritas Pembangunan
Untuk memudahkan integrasi ke dalam sistem perencanaan (E-Planning), DPRD telah mengklasifikasikan 900 usulan tersebut ke dalam beberapa sektor krusial, antara lain:
- Hunian Layak: Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
- Pemberdayaan: Bantuan pemberdayaan sosial untuk penguatan ekonomi keluarga.
- Pelayanan Publik: Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan di tingkat desa hingga kabupaten.
- Pendidikan: Penyediaan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
- Kebutuhan Dasar: Pembangunan jaringan air minum bersih yang merata.
- Infrastruktur Permukiman: Pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan pemukiman warga.
- Sektor Religi: Bantuan sarana dan prasarana di bidang keagamaan guna mendukung toleransi dan kegiatan spiritual.
Melalui Musrenbang ini, DPRD berharap pemerintah daerah dapat mengakomodasi poin-poin strategis tersebut agar selaras dengan target pembangunan daerah, demi terwujudnya Manggarai Barat yang lebih maju dan sejahtera.
