Labuan Bajo – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Manggarai Barat kembali menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 pada hari kedua. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus, Alfridus Ndarung, S.Fil, ini menyoroti sejumlah pencapaian makro sekaligus memberikan catatan kritis terhadap efektivitas program yang langsung menyentuh masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Melampaui Target
Salah satu poin positif yang mengemuka adalah performa ekonomi daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melaporkan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi pada triwulan IV tahun 2025 mencapai 5,82%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 5,15%. Selain itu, Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan juga mencatatkan angka 21,70% dari target 18,57%.
Pemerintah daerah menyatakan telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan pertumbuhan ekonomi yang mencakup lintas sektor, mulai dari pertanian hingga jasa, guna mengejar target ambisius 8% sesuai arahan Presiden.
Di balik angka pertumbuhan yang mengesankan, Pansus memberikan kritik tajam terkait transparansi dan ketersediaan data pada dokumen LKPJ. Anggota Pansus, Warus Martinus, S.Fil, menyayangkan belum tersedianya data krusial seperti Prevalensi Stunting dan Indeks Gini.
”Kami ingin melihat hasil nyata (outcome) dari kinerja 2025, terutama pada penurunan stunting dan kemiskinan, namun angkanya ternyata belum ada,” tegas Warus Martinus dalam rapat tersebut.
Selain itu, beberapa indikator pelayanan publik terpantau belum mencapai target:
Indeks Pariwisata Inklusif: Realisasi 65,26% dari target 68,4%.
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah: Realisasi hanya 16,28% dari target 28%.
Indeks Reformasi Birokrasi: Realisasi 68,91 dari target 70.
Rekomendasi yang Menggantung
Pansus juga menyoroti adanya temuan khusus hasil kunjungan lapangan oleh tim DPRD yang membutuhkan konfirmasi langsung dari Dinas Bina Marga dan pihak Keuangan. Pembahasan sempat tertunda pada hari sebelumnya karena ketidakhadiran pimpinan OPD secara lengkap, yang menyebabkan status beberapa persoalan sempat “menggantung”.
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel di Manggarai Barat, berikut adalah langkah solutif yang dapat diambil:
Integrasi Data Real-Time: Pemerintah Daerah perlu memperkuat sinkronisasi data dengan BPS dan OPD teknis agar dokumen LKPJ tidak lagi menyajikan data yang “kosong” atau “belum rilis” pada indikator vital seperti stunting dan infrastruktur.
Fokus pada Pariwisata Inklusif dan Lingkungan: Mengingat Labuan Bajo adalah destinasi super prioritas, rendahnya capaian pengelolaan sampah (16,28%) dan pariwisata inklusif harus menjadi alarm bagi dinas terkait untuk melakukan evaluasi strategi secara radikal.
Penguatan Satgas Ekonomi ke Sektor Riil: Satgas yang telah dibentuk harus memastikan pertumbuhan ekonomi 5,82% tersebut bersifat inklusif—artinya, pertumbuhan modal harus sejalan dengan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan (Indeks Gini) di tingkat akar rumput.
Komunikasi Kelembagaan yang Intens: Kehadiran pimpinan OPD dalam rapat Pansus adalah kunci agar persoalan lapangan hasil temuan DPRD dapat segera dicarikan jalan keluar teknisnya tanpa harus menunda agenda pembahasan.
