LABUAN BAJO – Dalam sebuah simfoni demokrasi yang penuh khidmat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat secara resmi menyampaikan Catatan dan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Agenda ini bukan sekadar rutinitas konstitusional, melainkan wujud nyata kolaborasi sinergis untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi kompas utama pembangunan.
Ketua Pansus LKPJ, Alfridus Ndarung, S.Fil, dalam narasinya mengapresiasi capaian ekonomi Manggarai Barat yang tumbuh impresif sebesar 5,82% pada tahun 2025. Angka ini menempatkan kabupaten di ujung barat Pulau Flores ini sebagai salah satu primadona pertumbuhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sektor pariwisata, sebagai lokomotif utama, telah berhasil menarik gerbong sektor perdagangan dan jasa ke arah yang lebih positif.
Namun, di balik gemerlapnya Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, DPRD memberikan catatan bijak: pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat inklusif. Lembaga legislatif mengingatkan bahwa kemajuan di sektor tersier (investasi dan jasa) harus selaras dengan penguatan sektor primer seperti pertanian, perikanan, dan peternakan yang menjadi urat nadi kehidupan mayoritas penduduk desa.
Transparansi Fiskal dan Inovasi Daerah
Dari sisi pengelolaan anggaran, apresiasi diberikan atas keberhasilan Pemerintah Daerah mencapai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 101,79% dari target yang ditetapkan. Meskipun demikian, DPRD mendorong lahirnya inovasi berkelanjutan, terutama melalui digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi untuk menutup celah kebocoran dan meningkatkan efisiensi.
Rekomendasi untuk Masa Depan yang Lebih Mantap
Menutup laporan tersebut, Pansus LKPJ menitipkan beberapa pesan strategis bagi jajaran eksekutif, di antaranya:
- Evaluasi Kebijakan Wisata: Meninjau kembali kebijakan carrying capacity di kawasan Taman Nasional Komodo agar seimbang antara pelestarian alam dan potensi pendapatan daerah.
- Optimalisasi Aset: Mendorong audit menyeluruh terhadap Perumda Bidadari agar setiap penyertaan modal memberikan timbal balik (return) yang nyata bagi pembangunan daerah.
- Pemerataan Pembangunan: Memastikan program yang belum tuntas di tahun 2025 segera diselesaikan dengan kualitas yang terjamin di tahun 2026.
”Pembangunan adalah perjalanan panjang menuju kemartabatan,” ungkap Alfridus Ndarung. Rekomendasi ini diharapkan menjadi suluh bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk terus melangkah dalam semangat “Mabar Bangkit Menuju Mabar Semakin MANTAP”.
Dengan sinergi yang kokoh antara pengambil kebijakan dan dukungan rakyat, masa depan Manggarai Barat bukan lagi sekadar mimpi, melainkan janji yang sedang diwujudkan.
